Kepada ketua Dewan Keamanan PBB; Kopinya: kepada Sekretaris jendral PBB - 26 Juni tahun 1993


Yang terhormat tuan ketua!

Keadaan genting yang timbul akibat penerusan dan eskalasi agresi Armenia yang bertujuan membagi teritorium Azerbaijan yang berdaulat itu memaksakan saya untuk mengalamatkan kepada saudara surat ini.

Azerbaijan yang menuruti prinsip-prinsip dan norma-norma hukum internasional, berdasarkan ide-ide keamanan dan kerjasama internasional dan bersandar pada hak-hak dan kewajiban para anggota organisasi internasional itu, mengakuri perantaraan DKKE dalam pengaturan konflik berdarah yang dilibatkan kepada kami oleh Republik Armenia secara terpaksa. Di jalan proses pengaturan yang lama dan sulit, berusaha memecahkan konflik itu dengan jalan damai dan mendemonstrasikan keluwesan dan konstruktivisme sebesar-besarnya, pemerintah Azerbaijan melakukan pencarian dengan kuat jalan-jalan penghentian pertumpahan darah dan mendirikan dasar kokoh untuk perundingan. Tetapi dilanggarnya oleh Armenia secara kasar kewajiban-kewajibannya dimuka persekutuan sedunia dan Azerbaijan itu merongrong usaha-usaha damai kita.

Semenjak hari diambilnya keputusan oleh Dewan Menteri-Menteri DKKE tentang konferensi Minsk itu sudah berlalu waktu lebih dari satu tahun, tetapi hari ini ide itu jauh dari kenyataan sebagai tak pernah terjadi sebelumnya. Jika satu tahun yang lalu kami membicarakan keperluan pembebasan Syusya dan Lacin sebagai satu-satunya jalan yang mungkin dipulihkannya keadaan yang ada sewaktu Dewan Menteri-Menteri mengambil keputusan dan dengan demikian, dikemukakannya untuk dibicarakan dalam konferensi Minsk, sekarang oleh agressor-agressor Armenia sudah diduduki lebih dari 17 persen teritorium Azerbaijan. Sudah diduduki bagian pegunungan Garabagh seluruhnya, distrik Lacin (bagian selatannya diduduki pada bulan Mei tahun 1992, bagian utaranya - pada bulan April tahun 1993), distrik Kelbejer Azerbaijan, desa-desa Republik Otonom Nakhciwan, distrik-distrik Gazakh, Fuzuli, Zengilan dan Aghdam. Total 503 desa dan distrik diduduki, 567 ribu orang menjadi pengungsi dan berpindah secara terpaksa.

Memulakan agresi politik yang tercermin dalam diambilnya keputusan khianat tentang dimasukkannya Garabagh Atas ke dalam teritoriumnya sendiri dan meneruskannya dengan dikirimnya ke sini utusan-utusan, teroris-teroris dan persenjataan, hari ini Armenia melakukan operasi-operasi militer kaliber besar di tanah Azerbaijan, tak mengindahkan seruan-seruan dan keputusan-keputusan DKKE dan PBB, termasuk juga resolusi nomor 822 Dewan Keamanan yang menuntut dengan nyata penarikan kembali kekuatan-kekuatan pendudukan dari Azerbaijan. Penolakan penuh pihak Armenia dari dipenuhinya tuntutan-tuntutan yang adil perantara, apa lagi, akibat dikekmukakannya syarat-syarat yang tidak dapat diterima itu menghalangi usaha-usaha DKKE yang dipusatkan dalam perwujudan resolusi tersebut. Akibat aksi-aksi Republik Armenia itu kunjungan yang terakhir Mario Rafaelli di region kami, seperti kunjungan-kunjungan yang dulu, tidak memberi alasan apapun untuk harapan akan perwujudan cepat resolusi Dewan Keamanan PBB dan penghentian penumpahan darah yang telah lama ditunggu-tunggu.

Apa yang dikatakan oleh pihak Armenia tentang ketidakpatuhannya pasukan-pasukan bersenjata orang-orang Armenia yang beraksi di Garabagh Atas kepada Republik Armenia itu sama sekali tidak berdasar. Semua pengiriman persenjataan berat, mesiu, kekuatan hidup, begitu juga dipimpinnya secara langsung aksi-aksi militer itu diwujudkan oleh Republik Armenia melalui distrik Lacin yang sudah diduduki.

Mempergunakan pause yang timbul, Armenia, sesudah pulangnya misi Rafaelli, telah memulai serangan baru yang luas. Sewaktu serangan itu angkatan bersenjata Armenia menduduki kota Aghdam. Aksi khianat itu memberikan hantaman yang menghancurkan terhadap proses damai yang belum mulai itu. Sebelumnya pemerintah Azerbaijan memberitahu Dewan Keamanan, bahwa diulur-ulurnya proses itu mengadakan situasi yang bisa menyebabkan bencana yang lebih besar.

Keadaan dewasa ini menuntut dengan mendesak kepada Dewan Keamanan untuk mencampuri masalah itu, berdasarkan kuasa yang diberi kepadanya sesuai dengan Piagam PBB.

Perlu tindakan-tindakan yang mendesak untuk mengendalikan agresor, menghentikan pertumpahan darah dan membebaskan teritorium Azerbaijan yang diduduki.

Sehubungan dengan yang tersebut diatas ini saya minta diadakannya segera sidang Dewan Keamanan.

 
Haidar Aliyev
Yang menunaikan kewajiban-kewajiban Presiden Republik Azerbaijan,
Ketua Dewan Tertinggi Republik Azerbaijan